Penelitian ini membahas strategi implementasi PMK Nomor 28 Tahun 2024 dalam mengoptimalkan fasilitas perpajakan dan kepabeanan guna mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kebijakan ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan berbagai insentif fiskal, termasuk pengurangan PPh dan PPN/PPnBM, serta insentif kepabeanan seperti pembebasan bea masuk. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi, yang mengandalkan data primer dari wawancara dengan konsultan pajak dan komisaris konstruksi serta data sekunder dari studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini memiliki potensi besar dalam menarik investasi dan mempercepat pembangunan IKN, terdapat sejumlah tantangan dan hambatan dalam implementasinya. Beberapa kendala utama meliputi kurangnya sosialisasi kebijakan kepada pelaku usaha, kompleksitas administrasi perpajakan, serta hambatan hukum dan regulasi yang dapat mengurangi efektivitas insentif fiskal. Digitalisasi sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan diidentifikasi sebagai langkah strategis dalam mengatasi hambatan ini. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dibidang administrasi fiskal dan operasioanl. Evaluasi difokuskan pada efektivitas realisasi insentif fiskal dalam meningkatkan investasi serta kepatuhan penerima fasilitas terhadap ketentuan yang berlaku. Pemerintah Indonesia disarankan untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara investor melalui perjanjian perlindungan investasi, harmonisasi standar perpajakan internasional, serta kerja sama teknis dan diplomatik yang lebih intensif guna membangun kepercayaan dan meningkatkan arus modal asing yang mendukung pembangunan IKN.