Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini wajib dilakukan secara elektronik atau e-procurement. Pergeseran model ini antara lain disebabkan oleh pengumuman tender yang tidak transparan, pengaturan tender, pelanggaran prosedur dalam proses pengadaan, intervensi terhadap panitia, spesifikasi atau persyaratan dokumen pengadaan yang ditunjukan kepada pihak tertentu dan panitia tidak fokus dalam melaksanakan tugas karena tugas ganda/sampingan. Penelitian ini ingin mendeskripsikan permasalah e-procurement untuk akuntabilitas dan transparansi di kantor PUPR Kabupaten Nganjuk. Dimana dalam hal ini pendekatannya dalah kualitatif dan jenis penelitiannya adalah studi kasus. Dimana dengan pendekatan kualitatif diharapkan dan diperoleh data yang baik dan murni seperti di lokasi penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwa kelebihan -procurement di Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk adalah efisiensi waktu karena didukung dengan aplikasi online, akurasi data, mengurangi biaya administrasi dan mengurangi biaya operasional. Selain dari sisi pengguna, kelebihannya adalah masyarakat yang mengikuti lelang menjadi lebih kompetitif, meningkatkan layanan pelangga, dan meningkatkan hubungan dengan mitra, dalam hal ini APH. Kekurangan e-procurement pada Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk adalah kurangnya fasilitas yang memadi dan sumber daya yang tidak mencukupi karena masih sering terjadi kesalahan sistem pada aplikasi e-procurement.

Kata Kunci: Manajemen, E-Lelang, Akuntabilitas dan Transparasi.