Penelitian ini membahas tentang Penegakan Hukum Pelanggaran Pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye) Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kediri. Bawaslu melakukan penertiban secara aktif maupun pasif sejak dimulainya masa kampanye sesuai dengan Peraturan Bawaslu pasal 42 ayat 2 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2023. Bawaslu Kabupaten Kediri berhasil menertibkan sebanyak 4.091 APK melanggar dan dinyatakan disita. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis terkait penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum di dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum yang dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.Dari seluruh data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun permintaan data terkait pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa ada upaya penegakan pelanggaran dibuktikan Bawaslu telah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan benar, namun ada unsur yang menghambatnya, seperti sanksi yang tidak jera, kurangnya semangat bersosialisasi, waktu dan fasilitas pendukung, serta upaya pengelolaan alat peraga kampanye.Terkait dengan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Kediri dalam pemilu tahun 2024 diantaranya adalah faktor sanksi yang kurang memberi efek jera, faktor kurangnya semangat bersosialisasi, keterbatasan personil, keterbatasan sarana dan fasilitas.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Pemasangan APK, Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kediri.