Penyelundupan pakaian bekas yang diimpor mengganggu pasar konveksi di dunia usaha dan produktivitas, sektor sosial dan perekonomian. Tujuan penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas ilegal dalam perkara pidana Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN.Tbk dan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN.Tbk dan menganalisis hukum dalam putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN.Tbk dan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN.Tbk. Metode penelitian ini menggunakan legal research (normatif). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertama, dalam Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN.Tbk, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut barang impor berupa pakaian bekas dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- karena melanggar Pasal 102 Huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kapebeanan.
Sedangkan pada Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN.Tbk,
majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa melakukan penyelundupan di bidang impor berupa pakaian bekas dan dijatuhi pidana penjara selama 2 Tahun dan 6 Bulan, dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,-. Kedua, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN.Tbk telah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan, karena semua unsur dari Pasal 102 huruf a Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah terpenuhi. Sedangkan Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN.Tbk hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga berat ringannya pidana tersebut sudah dianggap layak dan adil.

Kata Kunci: Putusan hakim. Sanksi pidana. Impor illegal thrifting.