Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Pencantuman Penghayat Kepercayaan di Kolom Agama Dalam Dokumen Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV Tahun 2016. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang di miliki sejak manusia itu lahir, Hak Asasi Manusia dapat dirumuskan sebagai sebagai hak yang melekat pada kodrat hidup manusia. Indonesia merupakan negara yang kaya ragam suku budaya bahasa dan juga agama. Adapun Indonesia sebagai negara hukum tentunya telah memuat jaminan terhadap Hak Asasi Manusia yang mana salah satunya adalah jaminan kemerdekaan penduduknya untuk memeluk agama atau kebebasan dalam beragama.
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan ini penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Dan untuk pengumpulan datanya bersasal dari sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Muhammad Kahfi Fauzi, S.H. selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dan Bapak Purwito salah satu penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Tujuan penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV/2016, hambatan serta upaya dalam proses penerapannya di Kabupaten Kediri.
Berdasarkan hasil penelitian di ketahui proses implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV/2016 bertujuan memberikan jaminan untuk kebebasan beragama, dan menghindari diskriminasi yang diakibatkan oleh kepercayaan yang dianut bukan merupakan agama resmi yang diakui oleh negara Indonesia, seperti penganut penghayat kepercayaan.

Kata Kunci: Penghayat Kepercayaan, Mahkamah Konstitusi, Hak Asasi Manusia