Penelitian ini mengkaji mengenai Implemantasi Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Bumdes Terhadap Transformasi Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Eks PNPM Menjadi Bumdesma (di Kecamatan Ngasem). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu program yang didanai oleh alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan lain-lain. Salah satu contoh kepanjangan tangan pemerintah dalam pengelolaan dana bergulir yang berada dibawah program PNPM adalah kegiatan pimpan pinjam perempuan. Setelah diperbaruinya peraturan mengenai Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2021, PNPM harus segera diganti menjadi Bumdesma. Penelitian yang dilaksanakan Penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh secara langsung dari UPK PNPM kecamatan ngasem dan data sekunder didapatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021, Permendes Nomor 15 Tahun 2021 dan Permendes Nomor 3 Tahun 2021 serta data tersier yang didapatkan dari kamus hukum, internet, dan ensiklopedia. Hasil penelitian ini adalah Kecamatan ngasem belum menjalani transformas dengan maksimal dan masih menjalani proses transformasi dari PNPM menjadi Bumdesma. PNPM kecamatan ngasem juga masih menggunakan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang dikombinasikan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dikarenakan belum mencakupi semua syarat pengajuan serta pemberlakuan badan hukum.

Kata kunci: PNPM, BUM Desa Bersama, Dana Bergulir