Sektor usaha baik perorangan maupun yang berbadan hukum memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan akuntansi dan melakukan penyetoran pajak terutangnya. Salah satu contoh badan usaha yang wajib memenuhi kewajibannya adalah perusahaan dagang yang menjual barang dagangannya ke Bendaharawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan akuntansi Pajak PPh Pasal 22 atas Bendaharawan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku dan untuk mengetahui jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus disetor, penelitian dilakukan pada CV Wijaya Makmur Abadi. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pemungutan PPh Pasal 22 adalah sebesar 1,5% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan langsung dipungut oleh pihak ketiga pada saat penghasilan tersebut diterima. Dalam hal ini, pemungutan PPh Pasal 22 merupakan kredit pajak dalam tahun berjalan, akan tetapi kredit pajak yang seharusnya dapat diperhitungkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya bukti pemungutan berupa SSP PPh Pasal 22 dari Bendaharawan. Dengan kejadian kejadian tersebut, dapat merugikan pihak CV Wijaya Makmur Abadi.

Kata Kunci: Akuntansi PPh Pasal 22 atas Bendaharawan, Pajak Penghasilan yang disetor.