Search for collections on Repository UNISKA Kediri

Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi Pajak Atas Pembelian Barang Tang Dibiayai Pemerintah Daerah sesuai Undang -Undang Pajak pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri

Fauziana, Erna (2018) Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi Pajak Atas Pembelian Barang Tang Dibiayai Pemerintah Daerah sesuai Undang -Undang Pajak pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM KADIRI.

[thumbnail of Erna Fauziana 14130310233.pdf] Text
Erna Fauziana 14130310233.pdf

Download (204kB)

Abstract

Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi Pajak Atas Pembelian Barang Sesuai Undang-undang Pajak pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri terdiri dari variabel pembelian barang yang dibiayai pemerintah daerah dan Undang undang pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyesuaikan perhitungan dan perlakuan akuntansi pajakdiantaranya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Metode penelitian ini metode Hasil deskriptif kuantitatif. menggunakan penelitianmenunjukkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berlaku. Begitu juga dengan Perhitungan PPh Pasal 22 secara keseluruhan sudah mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2017. Akan tetapi ada beberapa transaksi dengan harga pembelian dibawah batas minimal yang dikenakan PPh pasal 22 dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri masih dipungut PPh Pasal 22 walaupun tidak secara keseluruhan.
Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu ialah peneliti tidak hanya meneliti perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang akan tetapi juga Pajak Pertambahan Nilai serta perlakuan akuntansi pajak atas perhitungan pajak pembelian barang. Yang mana peneliti terdahulu hanya meneliti perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adanya transaksi yang mana pada peraturan perundang undangan Pajak yang berlaku tidak perlu adanya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 akan tetapi dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22. Dengan adanya sebagian perhitungan yang tidak sesuai dengan Undang undang Pajak diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dalam perhitungan Pajak atas pembelian barang lebih cermat lagi dalam menyikapi perkembangan peraturan perpajakan terbaru.

Kata kunci : Pembelian barang yang dibiayai pemerintah daerah, Undang -undang Pajak

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 600 - Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 657 Akuntansi
Divisions: Fakultas Ekonomi > Akuntansi
Depositing User: Perpustakaan Pusat
Date Deposited: 24 Jul 2024 02:50
Last Modified: 24 Jul 2024 02:50
URI: http://repo.uniska-kediri.ac.id/id/eprint/690

Actions (login required)

View Item
View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Latest Collections

Top Downloaded Items

Top Authors