Kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih sering terjadi di Indonesia. Salah satu bentuk KDRT yang umum terjadi adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan psikis, gangguan kejiwaan, atau ketakutan, yang pada akhirnya berakibat pada penderitaan psikis pada korban. Tantangan utama dalam mengatasi kekerasan psikis terletak pada kesulitan pembuktian, mengingat kekerasan ini tidak selalu mengakibatkan luka fisik yang dapat terlihat secara langsung.
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap pembuktian tindak pidana kekerasan psikis terhadap perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggali data dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana kekerasan psikis terhadap perempuan dapat dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Beberapa alat bukti yang dapat digunakan mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Meski demikian, pembuktian tindak pidana kekerasan psikis masih dihadapkan pada beberapa kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang kekerasan psikis sebagai suatu tindak pidana, keterbatasan akses korban ke layanan hukum, dan minimnya dukungan dari pihak keluarga dan masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan psikis sebagai tindak pidana, meningkatkan akses korban ke layanan hukum, serta meningkatkan dukungan dari pihak keluarga dan masyarakat.

Kata Kunci : Kekerasan Psikis, Perempuan, Pembuktian yuridis.