Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUHP (pasal 10 KUHP). Permohonan tersebut selalu mendapat tentangan dari HAM karena dianggap tidak konstitusional. Hukuman mati disebutkan dalam beberapa pasal dalam KUHP dan peraturan lainnya termasuk Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997 (UU Narkotika Nomor 22 tahun 1997) yang telah direvisi melalui Undang-Undang No. 35 tahun 2009 (Peraturan No. 35 tahun 2009).
Indonesia adalah pangsa pasar yang besar, bukan hanya jalur perdagangan pengedar narkoba. Masalah ini harus ditangani secara serius karena data pengguna narkoba sangat banyak di Indonesia.Kepastian hukum dan keadilan merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri, selain itu hak asasi manusia juga merupakan hal yang penting dalam menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa. Identifikasi masalah, bagaimana kepastian hukum memenuhi rasa keadilan dalam putusan pengadilan tentang hukuman mati? Bagaimana penerapan pidana mati dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika memenuhi kepastian hukum dan hak asasi manusia? Berdasarkan penelitian, putusan Pengadilan Negeri Kediri telah memenuhi kepastian hukum dan hak asasi manusia.Metode penelitianyang digunakan adalah Yuridis Normatif yang mengkaji putusan mk nomor Putusan 115/Pid.Sus/2022/PN.Kdr dan 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt. Hasil penelitian adalah kepastian hukum dalam putusan telah terpenuhi dengan pidana mati dan hak asasi manusia juga telah terpenuhi karena terdakwa mendapatkan haknya untuk mencari keadilan dengan upaya hukumnya.

Kata Kunci: Pidana Mati, Perantara, Narkotika