Penelitian ini mengkaji tentang pemenuhan hak restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidanan kekerasan seksual di Indonesia. (Studi Putusan Nomor 121 /Pid. B/2023/PN Sbs dan Putusan Nomor 34 /Pid.Sus/2023/PT Tte). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui secara mendalam mengenai penentuan suatu jumlah pembayaran restitusi bagi korban kekerasan seksual dan bagaimana pertimbangan hakim dalam hal menolak dan mengabulkan permohonan restitusi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual memiliki hak yaitu restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam hal penentuan jumlah pembayaran restitusi pihak korban harus menyerahkan bukti-bukti kerugian yang dialaminya akibat dari suatu tindak pidana, kerugian-kerugian tersebut akan dipertimbangkan oleh pihak LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Permohonan restitusi harus memenuhi syarat dan mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. yaitu; kerugian berupa apa saja yang diajukan oleh korban maupun keluarga korban. Pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan restitusi dalam perkara kekerasan seksual pada Putusan Nomor 121 /Pid. B/2023/PN Sbs dan Putusan Nomor 34 /Pid.Sus/2023/PT Tte telah sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonana dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Kata kunci : Perlindungan korban, Restitusi, Kekerasan seksual.