Studi ini membahas tentang harmonisasi perlindungan hukum terhadap saksi dan korban berdasarkan The United Nations Convention against Transnational Organized Crime dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 dan perlindungan hukum terhadap korban human trafficking di Myanmar berdasarkan The United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis harmonisasi perlindungan hukum terhadap saksi dan korban perdagangan manusia dalam The United Nations Convention against Transnasional Organized Crime dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, serta perlindungan hukum terhadap warga Negara Indonesia yang menjadi korban human trafficking di Myanmar berdasarkan The United Nations Convention against Transnasional Organized Crime. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia berdasarkan The United Nations Convention against Transnational Organized Crime dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah harmonis dalam aspek bantuan dan perlindungan hukum bagi korban, status korban di negara penerima, dan pemulangan korban human trafficking kecuali ketentuan mengenai aturan yang harus memerhatikan umur dan jenis kelamin termasuk kebutuhan�kebutuhan khususnya. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan ketentuan mengenai perlindungan terhadap korban sesuai dengan The United Nations Convention against Transnational Organized Crime dengan menjalankan upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci: Human Trafficking, Harmonisasi Hukum, Perlindungan hukum, Myanmar