Peningkatan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menjadi isu yang sangat memprihatinkan. Hal ini mendorong pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dan diperbarui dengan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 sebagai upaya preventif dan represif dalam menangani kekerasan seksual di kampus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kedua regulasi tersebut di Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam prosesnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, didukung oleh observasi, wawancara, dan survei melalui kuesioner online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNISKA telah melakukan implementasi melalui pembentukan Satgas PPKS, sosialisasi kepada mahasiswa, serta mekanisme pelaporan dan penanganan yang terstruktur dan tertutup. Meski demikian, implementasi masih menghadapi hambatan seperti budaya tabu terhadap kekerasan seksual, ketimpangan relasi kuasa, dan belum jelasnya skema sanksi administratif dalam peraturan yang berlaku. Kesimpulannya, meskipun UNISKA telah menunjukkan komitmen terhadap regulasi tersebut, masih dibutuhkan perbaikan dalam aspek sosialisasi berkelanjutan, penguatan kapasitas Satgas, serta penjabaran teknis sanksi agar perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dapat berjalan optimal.

Kata kunci : Implementasi Hukum, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi