Isu hukum yang diangkat yaitu berkaitan dengan Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, khususnya pada persyaratan administratif yang mewajibkan tanda kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional bagi pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Maka hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena dapat menghambat akses masyarakat dalam mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Khususnya pada penelitian ini mengambil studi kasus di Kepolisian Sektor Mojo. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Kepolisian Sektor Mojo. Dan akibat hukum bagi pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang tidak memiliki tanda kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menekankan pada implementasi Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Kepolisian Sektor Mojo yang berjalan secara optimal jika dilihat dari unsur komunikasi dan sumber dayanya. Namun, belum sepenuhnya efektif pada unsur disposisi dan struktur birokrasinya.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan, Akibat Hukum, SKCK.