Program ULAM SEPAT yang diterapkan dalam konteks pembuatan e-KTP di Kabupaten Nganjuk merupakan inisiatif yang berupaya memenuhi standar pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009. Dalam
pelaksanaannya, program ini mengedepankan beberapa elemen penting yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah penyederhanaan prosedur pendaftaran yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pembuatan e-KTP. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis program ULAM SEPAT yang diciptakan Kabupaten Nganjuk serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk yang benar sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program ULAM SEPAT efektif dalam meminimalisir praktik pungutan liar (pungli) dalam pembuatan e-KTP di Kabupaten Nganjuk. Program ini berhasil meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, yang terlihat dari penurunan signifikan dalam jumlah pengaduan terkait pungli dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melaksanakan kampanye sosialisasi yang lebih luas dan terarah mengenai program ini, agar masyarakat lebih memahami prosedur dan hak-hak mereka. Penggunaan media massa, media sosial, dan forum komunitas dapat menjadi sarana efektif dalam
menyebarkan informasi.

Kata kunci : Ulam Sepat, Pemungutan Liar, Kartu Tanda Penduduk.