Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban hukum pengusaha klinik dalam pemalsuan identitas dokter dari prespektif hukum perlindungan konsumen. Pengusaha klinik merekrut dokter palsu yang berdampak pada kerugian pasien sebagai konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam perekrutan dokter oleh pengusaha klinik serta mengkaji lebih dalam pertanggungjawaban hukum pengusaha klinik. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa prosedur perekrutan dokter oleh pengusaha klinik harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mewajibkan setiap tenaga medis memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Pengusaha klinik memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa dokter yang direkrutnya memenuhi persyaratan tersebut. Jika terjadi kerugian akibat Tindakan dokter palsu, pengusaha klinik dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengusaha klinik perlu menerapkan mekanisme perekrutan yang lebih ketat dan transparan untuk melindungi hak – hak pasien sebagai konsumen.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban hukum, Pengusaha Klinik, Perlindungan Konsumen