Penelitian ini menganalisis tentang pemenuhan ganti rugi terhadap dampak pencemaran limbah yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan hak kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan ganti rugi atas kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Greenfields Farm 2 Blitar dan apa saja faktor penghambat dalam pemenuhan ganti rugi atas tindakan pencemaran lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.. Hasil Penelitian menunjukan bahwa terdapat acuan dalam perhitungan besaran ganti rugi yang hanya dapat ditentukan oleh Ahli dengan dasar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kata kunci: Ganti Rugi, Kerusakan, Lingkungan hidup, Pencemaran