Studi ini untuk mendriskipsikan mengenai pertanggung jawaban hukum platform e-commerce terhadap izin penjualan makanan dan minuman menurut perspektif Undang-undang no.18 tahun 2012 tentang pangan. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dasar hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen atas penyalahgunaan label halal pada produk makanan dan minuman yang di perdagangkan di Kota kediri. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini Di Indonesia, tata cara mengenai perlindungan konsumen, pengelolaan pangan, dan izin edar dalam perdagangan online telah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan izin edar diatur Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik. Untuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli pangan impor tanpa izin edar, aturan yang ada di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang Kesehatan telah mengatur mekanisme pencegahan pelanggaran, penyelesaian sengketa, serta penjatuhan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar. Namun, kenyataannya, perlindungan ini belum mampu menjangkau seluruh aspek perdagangan online, khususnya pada produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar. Hal ini terjadi karena masih belum terdapat aturan khusus yang dapat mengakomodasi berbagai tindakan dalam perdagangan online tersebut.

Kata Kunci : Pangan, Pertanggung jawaban, Dasar hukum, Perlindungan hukum