Akta sebagai alat pembuktian di mana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tunjukan untuk pembuktian di kemudian hari. Akta otentik juga merupakan bukti yang mengikat berarti kebenaran dari hal- hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Dalam perkembangannya di Indonesia tidak sedikit terjadi upaya pemalsuan akta oleh beberapa pihak dikarenakan kepentingan tertentu atau pribadi perorangan, baik dalam lingkup nasional ataupun regional daerah-daerah tertentu. Dalam Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (1) di jelaskan “Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun’. Dan ayat (2) “ Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”’. Judul tersebut untuk menjawab rumusan masalah yang penulis rumuskan, yaitu: Bagaimana ketentuan pengangkatan anak di Indonesia? Dan Apa pertimbangan hakim dalam memutus_ perkara pidana No. 559/Pid.B/2015/PN.Gpr tentang pemalsuan surat Akta Pernyataan Anak Angkat Sedangkan tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui ketentuan pengangkatan anak di Indonesia dan untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana No.559/Pid.B/2015/PN Gpr tentang pemalsuan surat Akta Pernyataan Anak Angkat. Penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, yaitu yang dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain serta putusan terkait serta menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Perkara Nomor 559/Pid.B/2015/PN.Gpr.

Kata Kunci :Pertimbangan Hakim, Pemalsuan Surat, Nomor
559/Pid.B/2015/PN.Gpr