Perkembangan dunia usaha di Indonesia semakin berkembang dan berdaya saing ketat sehingga membuat perusahaan-perusahaan berusaha untuk meningkatkan kualitas kinerja usahanya secara efektif dan efisien. Faktor yang memegang peran paling penting dalam dunia usaha adalah faktor sumber daya manusia. Setiap perusahaan tentunya membutuhkan peran pekerja, perekrutan pekerja dilakukan untuk mendapatkan pekerja yang dapat memberikan kontribusi dan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Dalam satu perekrutan pekerja selalu memuat mengenai perjanjian kerja, yang di perjanjian ini sering terjadi suatu ketimpangan yang tidak seimbang antara kedua belah pihak. Penahanan ijazah asli adalah salah satu bentuk fenomena yang terjadi dimasyarakat dan menimbulkan keresahan bagi kalangan para tenaga kerja. Karena para pekerja akan merasa dirugikan tidak bisa mencari pekerjaan yang lebih baik. Di satu sisi pengusaha diuntungkan karena terlindungi akan aset-aset bernilainya. Oleh karena itu para pekerja memerlukan adanya perlindungan hukum dari pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (DKMT) Kota Kediri terkait masalah penahanan ijazah ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apa alasan yang digunakan oleh perusahaan atas penahanan ijazah yang dijadikan jaminan kerja dan bagaimana bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan oleh DKMT Kota Kediri. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan pengetahuan dan acuan bagi pekerja agar mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan ketika praktek penahanan ijazah ini masih tetap dilakukan. Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (DKMT) di Kota Kediri. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris, yaitu dengan menganalisis secara diskriptif dan mengolah data primer yang dilakukan melalui wawancara, baik struktur maupun tidak terstruktur dan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Secara singkat hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap penahanan ijazah yang dijadikan sebagai jaminan yang seharunya dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri adalah menjadikan instansi ini sebagai arbiter dan konsilator sesuai dengan Pasal 8 dan 17 Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Kata kunci: perlindungan hukum, perjanjian kerja, pekerja dan pengusaha