Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhitung mulai tanggal 22 Juni 2009 merupakan awal perubahan sistem dalam pengaturan lalu lintas dan penerapan sanksi atas pelanggaran lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Barang telah berjalan tahap sosialisasinya kepada warga masyarakat Indonesia yang sebagai subyek hukum dari undang-undang tersebut. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah (1) Bagaimana penegakan Pasal 47 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan untuk angkutan barang di wilayah Polres Tulungagung? (2) Apa hambatan Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung dalam penegakan pasal 47 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 di Tulungagung? Jenis penelitian ini adalah Pendekatan secara empiris diselenggarakan guna memperoleh keterangan tentang hal-hal yang berkenaan dengan berbagai faktor pendorong pelaksanaan suatu peraturan yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian ini adalah: (1) masih banyak hambatan yang dialami oleh Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung dalam penegakan UU No 22 Tahun 2009 antara lain: Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penanggulangan pelanggaran lalu lintas, Faktor Keluarga, Faktor Pendidikan, Faktor pergaulan dan lingkungan anak, Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pemahaman lalu lintas, Kurangnya sosialisasi dalam berkendara di jalan raya, Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kewenangannya masih menyisakan beragam permasalahan. (2) Upaya Penanggulangannya: Upaya pre-emtif, Upaya Preventif (Pencegahan), Upaya Represif (Penindakan), Upaya Pembinaan.

Kata Kunci: UU No 22 Tahun 2009, Lalu Lintas dan Angkutan