Sebagaimana diketahui bersama, bahwa era reformasi telah membawa perubahan yang besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia, khususnya pada tingkat pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Terlebih sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang tentunya berimplikasi pada sistem pemerintahan desa. Salah satu perubahan yang terlihat jelas adalah dengan diberikannya penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya secara terus menerus dianggarkan dalam APB-DESA yang bersumber dari ADD. Harapan diberikannya Penghasilan tetap dan tunjangan serta penerimaan lain yang sah ini tidak lain hanya untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan di Desa. Dalam penelitian yang kami lakukan ini rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimana ketentuan yang mengatur kebijakan pemberian penghasilan tetap kepada aparatur pemerintah desa ? dan (2) Bagaimana pelaksanaan kebijakan pemberian penghasilan tetap kepada aparatur pemerintah Desa di desa sidomulyo kecamatan purwoasri kabupaten kediri? Metode penelitian dalam skripsi ini berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang kami gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian kami sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Telah melaksanakan Kebijakan Pemberian SILTAP bagi Aparatur Pemerintah Desa mulai Tahun Anggaran 2015 dan Tata cara pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidomulyo terkait Pelaksanaan Kebijakan Pemberian SILTAP bagi Aparatur Pemerintah Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Purwoasri telah sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dan (2) Pelaksanaan Kebijakan Pemberian SILTAP bagi Aparatur Pemerintah Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Purwoasri berjalan dengan baik dan tertib serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Kebijakan, Penghasilan Tetap SILTAP, Implementasi