Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, negara Indonesia dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Apa alasan pemohon dalam dispensasi nikah pada penetapan perkara nomor 0048/Pdt.P/2015/PA.KDR? (2) Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah pada perkara nomor 0048/Pdt.P/2015/PA.KDR? Hasil penelitian ini adalah (1) Alasan pemohon dalam dispensasi nikah pada penetapan perkara nomor 0048/Pdt.P/2015/PA.KDR berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama yaitu berdasarkan surat permohonannya pemohon beralasan bahwa pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila anaknya tidak segera dinikahkan padahal umurnya belum mencapai 19 tahun. (2) Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah pada perkara nomor 0048/Pdt.P/2015/PA.KDR adalah untuk kemaslahatan dan kemudhoratan, karena kalau tidak dinikahkan akan menambah permasalahan baru dan kemudhoratan yang lebih besar serta bisa terjadi perkawinan dibawah tangan. Latar belakang pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan luar nikah nomor: 0048/Pdt.P/2015/PA.Kdr, meliputi: pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Sehingga penetapannya tidak menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Dispensasi Nikah