Anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Anak sebagai pelaku juga dapat dikatakan sebagai korban. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong seperti kurangnya pendidikan, lingkungan yang buruk, perbedaan struktur sosial dan ekonomi, tidak adanya sentuhan dari keluarga dan banyak faktor lainnya. Dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak anak yang salah satunya hak untuk memperoleh bantuan hukum. Maka tidak akan lepas dengan peran LPA (Lembaga Perlindungan Anak). Lembaga Perlindungan Anak merupakan organisasi berbasis komunitas yang peran utamanya adalah mempromosikan hak-hak anak dan membangun lingkungan yang protektif terhadap anak, serta mengidentifikasi, melaporkan, merujuk, dan menindak lanjuti dan kasus-kasus yang ada. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana peran lembaga perlindungan anak dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. (2) Apa hambatan Lembaga Perlindungan Anak dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum ? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris yang berangkat dari penelitian berlakunya Hukum yaitu penelitian hukum yang mengkaji perbandingan antara Realita Hukum dengan Idealnya Hukum. Hasil penelitian ini adalah (1) Peran lembaga perlindungan anak dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum adalah pertama hanyalah sebatas upaya dalam memberikan suatu perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan agar anak terbebas dari jeratan hukum. Kedua, Proses pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri menggunakan pendekatan Diversi dan Restorative Justice sebagai acuan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (2) Hambatan Lembaga Perlindungan Anak dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum adalah perilaku anak yang sudah terbiasa menyimpang, keluarga yang tidak peduli/kurangnya kasih sayang orang tua terhadap si anak, pemahaman anak yang berhadapan dengan hukum banyak yang masih lemah terkait dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum persepektif Undang-undang No.11 Tahun 2012, sarana dan prasarana yang masih minim sehingga menyulitkan LPA dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum, pemahaman dan kepedulian masyarakat terkait stigma anak yang berhadapan dengan hukum