Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui sanksi yang di berikan oleh pemerintah dan peraturan yang berlaku kepada perusahaan yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan UMK serta akibat yang ditimbulkan terkait dengan penyimpangan pemberian UMK kepada karyawan, Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian normatif dan empiris. Lokasi penelitian di SPBU Gurah Nomor 54.64.101 Kabupaten Kediri dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan data sekunder di gunakan sebagai pendukung data primer. Data dikumpulkan dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan membaca literatur, dokumen-dokumen, pendapat para ahli yang kemudian dianalisis dan diklasifikasikan terhadap sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah : (1!) Proses rektrumen tenaga kerja di SPBU Gurah Nomor 54.64.1017 (2) Apakah penerapan UMK di SPBU Gurah Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku? (3) Apa sanksi bagi SPBU Gurah Nomor 54.64.10! Kabupaten Kediri yang telah melakukan pelanggaran dalam pemberian UMK pada karyawan? Hasil penelitian ini adalah : (1) Proses rekrutmen tenaga kerja di SPBU Gurah menggunakan sumber rekrutmen dari informasi orang dalam. (2) Pihak SPBU Gurah Nomor 54.64.101 Kabupaten Kediri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, dalam hal pelaksanaan UMK melalui DISNAKER (Dinas Tenaga Kerja) selalu mengacu atau berpedoman pada peraturan yang berlaku, meskipun masih belum memenuhi upah yang berstandar. (3) Pihak SPBU Gurah akan diberi sanksi oleh Disnaker yaitu, akan diberi nota pemeriksaan oleh pegawai pengawas dari Disnaker berupa nota pemeriksaan | (satu), setelah itu dilakukan monitoring. Jika setelah pemberian nota pemeriksaan | (satu) ketentuan upah minimum belum juga dilaksanakan, maka akan dikeluarkan nota pemeriksaan 2 (dua) dan terakhir sampai nota pemeriksaan 3 (tiga) dan diadakan monitoring.

Kata Kunci : Sanksi Perusahaan, Pelanggaran Pelaksanaan UMK (Upah Minimum Kabupaten).