Skripsi ini membahas tentang kesesuaian dasar dan pertimbangan Hakim dalam memberikan Penentapan menngenai wali adhal dengan kemaslahatan yang ditimbulkan. Apakah telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam perkara Nomor : 0032/Pdt.P/2015/PA.Kdr., wali pemohon keberatan menikahkan anak perempuannya dengan alasan yang’ tidak sesuai dengan syari’, hal ini tidak dibenarkan menurut peraturan hukum yang berlaku, karena perbuatan: yang
dzalim. Adanya penolakan dari wali Pemohon, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan syari’at Islam, misalnya terjadi hamil diluar nikah atau kawin lari. Oleh karena itu, pernikahan antara Pemohon dan calon suami pemohon lebih mendatangkan masalah. Di Pengadilan Agama Kota Kediri sering terjadi kasus wali keberatan menikahkan anaknya dengan alasan-alasan yang tidak jelas, beberapa alasan tersebut antara lain karena tidak sekufu dalam hal pendidikan ataupun perekonomian, adat istiadat dan lain
sebagainya, berdasarkan perkara diatas, peneliti mengangkat dua pokok masalah, yaitu : apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan Penetapan Permohonan Wali Adhal pada perkara Nomor : 0032/Pdt.P/2015/PA.Kdr. ?. dan apakah pertimbangan Hakim tersebut telah sesuai dengan masalah dalam hukum Islam
dan Perundang-undangan?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan lapangan yang didukung dengan pendekatan normatif-empiris. Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, karena tidak sah menikah tanpa wali. Walaupun seorang wali mempunyai hak untuk
memilihkan calon suami bagi anaknya, namun wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang berada dalam perwaliannya selama mendapatkan calon yang sekufu dan mampu membayar mahar mitsil. Apabila seorang wali menolak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya, maka disebut sebagai wali adhal (enggan). Dalam analisis peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa, dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan Penetapan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Perundang-undangan.
Perbuatan wali yang menghalangi anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang sekufu merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan merupakan perbuatan dzalim. Apalagi pemohon dan calon suaminya telah sama-sama berusia dewasa dan dikhawatirkan melakukan tindakan yang dilarang oleh syari’at islam. Misalnya zina, kawin lari, atau bahkan bunuh diri apabila pernikahannya tidak segera dilangsungkan.