Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. BPD berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa bersama kepala Desa, dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah (1) Bagaimana Implementasi Peranan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Desa di Desa.Selopanggung Kec.Semen Kab.Kediri Jawa Timur? (2) Apa Kendala Badan Permusyawaratan Desa Selopanggung Kec.Semen Kab.Kediri Jawa Timur dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26? Jenis penelitian ini adalah Metode pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan empiris. Dengan bentuk pemilihan evaluatif dengan tujuan untuk menilai pelaksanaan suatu perkara perundang —undangan dan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan. Hasil penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai suatu Lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun Desa serta menjadi mitra kerja yang baik dengan Pemerintah Desa tetapi akibat dari jarangnya Pemerintah Desa mengajak komunikasi dan koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa. Selopanggung Kec.Semen Kab.Kediri Jawa Timur sehingga semua tugas yang harus diemban Pemerintahan Desa kurang berjalan dengan baik. Dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang terbatas, sehingga kualitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya di Desanya.

Kata Kunci ; Implementasi, Peranan, Badan Permusyawaratan Desa