Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dijelaskan dalam dalam undang-undang tipikor menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah: (1) Bagaimana praktik dan persoalan dalam penerapan sanksi mengganti kerugian keuangan negara dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi ? (2) Bagaimana analisis terhadap digunakan atau tidak digunakannya sanksi mengganti kerugian keuangan negara dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi ? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris yang berangkat dari penelitian berlakunya Hukum yaitu penelitian hukum yang mengkaji perbandingan antara Realita Hukum dengan Idealnya Hukum. Hasil penelitian ini adalah: (1) Praktik dan persoalan dalam penerapan sanksi mengganti kerugian keuangan negara dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pada perkara nomor 107/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby telah diterapkan sanksi mengganti kerugian keuangan Negara hal ini dapat dilihat dalam putusan majlis hakim yang menyebutkan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yatno, ST. Bin Sidar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) dan Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 382.000.000, ( tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah ) (2) Analisis terhadap digunakan atau tidak digunakannya sanksi mengganti kerugian keuangan negara dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi hal tersebut harus dibuktikan di depan persidangan. Berpedoman pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu terkait dengan apakah perbuatan korupsi yang seorang terdakwa lakukan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Selain juga tetap mempertimbangkan apa yang didakwakan serta di tuntut oleh Jaksa Penuntut Umum

Kata Kunci: Mengganti Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi