Sesuai dengan pasal 8 undang-undang RI nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran bahwa pengawasan penyiaran yang dilakukan oleh KPID Jawa Timur dalam sistem penyiaran radio menjadi sangat penting, karena di daerah Kabupaten Kediri radio masih menjadi pilihan utama sebagian besar masyarakat untuk mengakses informasi dan hiburan. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah: (1) Bagaimana penerapan pasal 8 Undang-undang RI nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran radio komunitas di Kabupaten Kediri ? (2) Bagaimana kendala dalam penerapan pasal 8 Undang-undang RI nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran radio komunitas di Kabupaten Kediri ? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris yang berangkat dari penelitian berlakunya Hukum yaitu penelitian hukum yang mengkaji perbandingan antara Realita Hukum dengan Idealnya Hukum. Hasil penelitian ini adalah: (1) Penerapan pasal 8 Undang-undang RI nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran radio komunitas di Kabupaten Kediri adalah bahwa KPID sebagai pihak yang berwenang dalam menjalankan undang-undang ini untuk melakukan pengawasan terhadap program siar radio komunitas meski dalam kenyataannya program siar pada radio komunitas ada unsur unsur kekerasan simbolis melalui bahasa, penggunaan bahasa kasar, bahasa gaul yang termasuk penyimpangan terhadap Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, namun pada kenyataannya KPID tidak sepenuhnya menerapkan undang-undang ini karena KPID hanya menunggu aduan dari masyarakat. (2) Kendala dalam penerapan pasal 8 Undang-undang RI nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran radio komunitas di Kabupaten Kediri adalah Belum adanya Ijin Penyelenggaraan Penyiaran yang pasti pada setiap lembaga penyiaran radio komunitas di Kabupaten Kediri, keterbatasan fasilitas untuk melakukan pengawasan, frekuensi siaran yang tidak terjangkau oleh KPID, kebebasan pres yang tidak dapat dikontrol oleh masyarakat sendiri.

Kata Kunci: Undang-undang Nomor 32 tahun 2002, Radio Komunitas