Penelitian ini dilatarbelakangi terbinya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan bahwa kewenangan
pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan beralih kepada Pemerintah Daerah menjadi pajak Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mulai 1 Januari 2011, yang mana pemungutan Pajak Daerah tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan tidak berlaku surut. Penetapan Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memungut BPHTB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan pengalihan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten/Kota akan menerima keseluruhan pendapatan dari pajak
BPHTB sebesar 100%. Adapun dengan beralihnya BPHTB sebagai pajak Kabupaten/Kota, diharapkan akan terjadi penguatan fiskal di Kabupaten/Kota sebagai upaya memperkuat otonomi daerah, meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat serta keberlangsungan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan. Oleh karena itu penulisan penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana sistem pengalihan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah di Kota Kediri, 2. Apa yang menjadi kendala bagi wajib pajak dan Pemerintah Daerah akibat beralihnya pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah di Kota Kediri. Berdasarkan hasil penulisan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dalam prakteknya banyak kesulitan yang dihadapi oleh Wajib Pajak atas perubahan pemungutan BPHTB menjadi pajak daerah, menuntut kesiapan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini para pegawai di Kantor Dinas Pendapatan yang telah ditunjuk sebagai pengelola BPHTB untuk bersedia membantu Wajib Pajak yang merasa kesulitan dalam pembayaran pajak, misalnya kesulitan mengisi formulir pembayaran pajak. Formulir perpajakan yang tidak begitu mudah untuk dipahami, akan menyulitkan mereka (Wajib Pajak) dalam pembayaran pajak, karena sistem perpajakan yang baru menerapkan atas sistem self assessment menuntut Wajib Pajak untuk aktif mengisi formulir tersebut. Oleh karena itu penulis menyarankan, semua komponen masyarakat diberikan sosialisasi dan meningkatkan kerjasama terkait pengalihan, pelaksanaan dan/atau penerapan BPHTB agar lebih memahami ketentuan-ketentuan perpajakan khususnya BPHTB juga meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor BPHTB.