Walaupun dalam ketentuan perundang-undangan telah ditegaskan bahwa pegawai negeri sipil tidak diperkenankan terlibat dalam pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, akan tetapi masih dijumpai pegawai negeri sipil baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ikut langsung ambil bagian dalam proses pemilihan Kepala Daerah anggota DPR, DPD dan DPRD. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah: (1) Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana dalam pemilihan umum legislatif yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 ? (2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana dalam pemilihan umum legislatif yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 ? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif pendekatan yang didasarkan pada kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan, dengan memuat deskripsi yang berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cermat dan mendalam Hasil penelitian ini adalah: (1) Penerapan hukum terhadap tindak pidana dalam pemilihan umum legislatif yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 adalah sudah tepat menggunakan pasal 278 Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasal 3 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara perubahan undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian, pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 namun sangat disesalkan karena temuan dugaan tindak pidana Panwaslu Kecamatan Ngronggot yang menggunakan Undang-Undang tersebut tidak diteruskan oleh pihak Kepolisian kabupaten Nganjuk dikarenakan tidak hadirnya terduga pelaku dalam gelar temuan di Panwaslu Kabupaten Nganjuk sehingga temuan tersebut dihentikan dan tidak ditindaklanjuti karena dianggap kurang cukup bukti oleh pihak Kepolisian Kabupaten Nganjuk. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana dalam pemilihan umum legislatif yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 adalah aturan perundang-undangan yang diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang dapat ditakuti ternyata kurang memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pemilu dan tidak dapat menjadi peringatan bagi orang lain khususnya PNS untuk tidak melanggar.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pemilihan Legislatif, Pegawai Negeri Sipil