Penelitian ini mengkaji tentang tindak kekerasan oleh oknum penyidik dalam proses penyidikan yang bertentangan dengan prinsip due process of law dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Praktik ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, tetapi juga mengancam hal-hak tersangka sebagai subjek hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum penyidik yang melakukan kekerasan serta bentuk perlindungan hukum bagi tersangka yg mengalami kekerasan. Metode penelitian yg digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tindakan kekerasan oleh penyidik dapat dijerat melalui pasal 351, 352, dan 422 KUHP, serta melanggar Undang-Undang Nomer 39 Tentang HAM. Selain sanksi pidana, pelaku juga dapat dikenakan sanksi etik dan administrative. Perlindungan hukum bagi tersangka mencakup hak atas bantuan hukum, bebas dari penyiksaan, dan pemulihan atas pelanggaran. Penegakan hukum yang adil memerlukan pengawasan ketat terhadap Tindakan penyidikan agar prinsip-prinsip keadilan dan ham terjamin.