Pemerintah melakukan pemulihan perekonomian pada berbagai sektor di masa peralihan pandemi Coronavirus Disease of 2019 (Covid-19), salah satunya adalah sektor pajak. Pajak sebagai pemegang peranan krusial dalampenerimaan negara mengharuskan pemerintah berupaya meningkatkan target penerimaan negara dan menjadikan wajib pajak merasa adil direalisasikan dengan penetapan UU HPP No 7 Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021. Kebaharuan yang terjadi adalah perubahan tarif pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% per April 2022 dimana akan berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai Terutang. Penelitian ini bertujaun mengetahui perhitungan PPN sebelum dan sesudah UU HPP No 7 Tahun 2021 guna menentukan PPN terutang. Penelitian ini membandingkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 dengan UU HPP No 7 Tahun 2021 dengan metode deskriptif kuantitatif, mengolah rekapan data penjualan dan pembelian CVELRAYA selama bulan Januari-Juli 2022 dimasukkan rumus tarif PPN sebelum dan sesudah UU HPP No 7 Tahun 2021 dan rumus PPN terutang. Menghasilkan kesimpulan PPN terutang yang ditanggung CV ELRAYA sebesar Rp 49.682.036, dilaporkan pada SPT pembetulan dan disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri, dengan kesimpulan tersebut dapat diberikan saran untuk melakukan perencanaan pajak dalam rangka menghemat dan meminimalkan beban pajak pada periode selanjutnya.

Kata Kunci : PPN, UU HPP No 7 Tahun 2021, PPN terutang