Hukum pidana merupakan cabang hukum yang mengatur perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Di Indonesia, hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat pasal-pasal mengenai perbuatan pidana, hukuman, dan proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penegakan hukum pidana dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, serta untuk mengetahui proses pembuktian hukum yang diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, dengan fokus pada tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP. Proses hukum dalam perkara ini mencerminkan dinamika antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, di mana hak terdakwa dan korban harus diperhatikan. Proses hukum diawali dengan laporan korban, dilanjutkan dengan penyidikan, penetapan tersangka, penuntutan oleh jaksa, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam setiap tahapan, hak-hak terdakwa dan korban harus dipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak atas kepastian hukum dan perlindungan hak untuk hidup. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses hukum telah mengikuti prosedur, putusan Majelis Hakim yang membebaskan terdakwa menimbulkan kontroversi terkait keadilan substantif bagi korban. Majelis Hakim memutuskan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk membuktikan unsur-unsur delik dalam dakwaan, sehingga terdakwa dibebaskan. Putusan ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan substantif dan perlindungan hak-hak korban. Penelitian ini berkontribusi pada perlunya reformasi regulasi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan dalam hubungan non perkawinan. Penegakan hukum tidak boleh hanya berfokus pada formalitas tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral dan sosial dari setiap putusan yang dibuat. Kasus ini menegaskan pentingnya penyesuaian regulasi yang ada, khususnya terkait perlindungan korban kekerasan, yang saat ini belum sepenuhnya diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.