Penyalahgunaan pil double L marak di Kediri, terutama di kalangan remaja. Meski bukan narkotika, pil ini tergolong obat keras, dan peredarannya tanpa resep melanggar hukum. Studi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap kasus penyalahgunaan pil double L di Polres Kediri Kota, serta menganalisis upaya pencegahan dan penanggulangan di masyarakat. Polres Kediri Kota telah melakukan sosialisasi, membentuk kampung bebas narkoba, dan bekerja sama dengan BNN dalam rehabilitasi untuk menekan kasus ini.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, mengkaji penerapan hukum terkait penyalahgunaan pil double L di Kediri. Data diperoleh dari observasi kasus, literatur hukum, dan media massa, lalu dianalisis secara deduktif dengan menggabungkan aturan hukum dan fakta di lapangan untuk menarik kesimpulan yang logis.

Hasil penelitian ini adalah Implementasi Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Polres Kediri Kota belum optimal karena pasal ini lebih efektif untuk menjerat produsen dan pengedar, bukan pengguna pil double L, sehingga aparat masih mengandalkan pasal lain. Untuk mengatasi celah hukum ini, dibutuhkan sinkronisasi regulasi serta pendekatan edukatif, rehabilitatif, dan pemberdayaan masyarakat. Sat Resnarkoba Polres Kediri Kota telah menerapkan langkah preventif seperti penyuluhan, kampanye, dan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, serta langkah represif melalui penyelidikan dan penindakan hukum. Sinergi ini mencerminkan komitmen menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan Narkoba.