Kondisi perdagangan elektronik menunjukkan adanya peningkatan kerugian yang dialami penjual online sebagai akibat dari kebijakan sepihak marketplace. Penelitian ini mengkaji kebijakan sepihak marketplace, khususnya terkait kenaikan biaya administrasi yang diterapkan tanpa mekanisme persetujuan kontraktual, dengan mempertimbangkan bahwa marketplace berperan sebagai penyedia jasa layanan platform jual-beli, sedangkan penjual online berkedudukan sebagai konsumen dari jasa tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi hukum antara penjual dan penyelenggara marketplace serta secara normatif bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan marketplace terhadap penjual online terkait kenaikan biaya administrasi, menganalisis kesesuaian kebijakan sepihak tersebut dengan Pasal 18 UUPK, serta menguraikan bentuk perlindungan hukum bagi penjual online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan dengan membandingkan klausula baku yang diberlakukan oleh Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sepihak marketplace melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK karena memuat klausula perubahan syarat secara sepihak. Perlindungan hukum bagi penjual online dinilai belum optimal, meskipun bentuk perlindungan hukum tersebut sebenarnya sudah diatur dalam UUPK. Pemerintah perlu merealisasikan aturan yang ada melalui penindakan hukum yang tegas dan konsisten.