Modal kerja dan pengelolaan keuangan usaha mikro sangat penting dilakukan dalam usaha karena berkaitan dengan keberlangsungan usaha secara berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis modal kerja dan pengelolaan keuangan terhadap pendapatan pelaku usaha penerima bantuan modal tahun 2023 di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian didapatkan bahwa modal usaha pelaku UMKM berasal dari pimjaman Bank dan ada juga dari modal mandiri. Pemberi bantuan modal hanyalah dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. Pelaku usaha merealisasikan usahanya sesuai dengan mengacu pada pembukuan yang telah dibuat. Penerapan pengelolaan modal usaha dilakukan dengan melakukan penyusunan anggaran mencakup biaya operasional sehari-hari, seperti gaji karyawan, bahan baku, dan biaya overhead lainnya. Perubahan modal kerja pelaku usaha dipengaruhi oleh naik turunnya penjualan atau permintaan pasar. Pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh pelaku UMKM antara lain: 1) Pengelolaan Arus Kas (Cash Flow Management): Pengawasan Arus Kas Masuk dan Keluar dan Proyeksi Arus Kas. 2) Manajemen Piutang (Accounts Receivable Management): Kebijakan Kredit yang Efektif dan Penagihan yang Tepat Waktu, 3) Manajemen Utang (Accounts Payable Management): Pengaturan Jadwal Pembayaran dan Negosiasi dengan Pemasok. Hasil produksi yang diperoleh sesuai dengan harapan dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Upaya yang dilakukan pelaku UMKM dalam meningkatkan hasil produksinya yaitu: Evaluasi Proses Produksi, Peningkatan Kualitas Produk, Investasi dalam Teknologi dan Peralatan. Pengelolaan bahan baku dan upah tenaga kerja yang dilakukan pelaku UMKM yaitu Perencanaan Kebutuhan Bahan Baku, Pengendalian Persediaan, Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja dan Pengaturan Upah dan Tunjangan.

Peneliti menyarankan bagi para pelaku UMKM di Kota Kediri diharapkan melakukan konsep terhadap pengelolaan keuangan dari segi pengendalian yang dapat disusun dengan cara mencatat setiap aktivitas penerimaan maupun pengeluaran baik yang langsung maupun tidak langsung. Selain itu, Pemerintah diharapkan mampu melakukan pengendalian terkait sasaran bantuan.