Transformasi digital dalam administrasi pertanahan di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana Pasal 18 Ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah diimplementasikan dan sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan ketentuan dan prinsip dasar yang diatur dalam UUPA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerbitan sertipikat tanah elektronik hanya dapat dilakukan jika data fisik dan yuridis terkait bidang tanah telah lengkap serta tidak berada dalam status sengketa. Jika syarat-syarat ini belum terpenuhi, hak atas tanah hanya akan dicatat dalam buku tanah elektronik dengan lembar pengesahan. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin keabsahan sertipikat tanah elektronik, meningkatkan efisiensi dalam administrasi pertanahan, dan mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa tanah. Namun dalam pelaksanaannya pengimplementasian peraturan tersebut masih menghadapi hambatan seperti ketidaklengkapan data, sengketa tanah, rendahnya pemahaman masyarakat, hambatan teknis, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi komprehensif seperti percepatan validasi data, penyelesaian sengketa, edukasi publik, peningkatan infrastruktur teknologi, dan harmonisasi regulasi.

Kata Kunci: Sertipikat Tanah Elektronik, Keabsahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.