Penelitian ini memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sekstorsi di Indonesia, terutama dalam konteks penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam era digital yang berkembang pesat, sekstorsi semakin meningkat dan berdampak signifikan secara psikologis dan sosial terhadap korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan optimal kepada korban serta mengidentifikasi kekurangan dalam hukum yang berlaku. Melalui analisis perbandingan dan metode normatif, ditemukan bahwa meskipun Undang-Undang ITE memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan siber, ketidakjelasan dalam definisi kesusilaan dapat mengakibatkan korban terkriminalisasi. Sebaliknya, Undang-Undang TPKS memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban, termasuk hak untuk mendapatkan restitusi dan pemulihan. Akan tetapi, masih terdapat tantangan dalam penerapan undang-undang ini, seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum. Rekomendasi dari penelitian ini yakni perlunya revisi terhadap Undang-Undang ITE untuk memperjelas definisi yang ambigu dan meningkatkan perlindungan bagi korban sekstorsi. Selain itu, sosialisasi yang lebih baik mengenai hak-hak korban dan prosedur hukum yang tersedia sangat penting untuk mendorong korban agar berani melapor tanpa rasa takut akan stigma atau konsekuensi hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum bagi korban sekstorsi di Indonesia dapat diperkuat, sehingga mereka merasa aman untuk melapor dan mendapatkan keadilan yang layak.

Kata Kunci: Perlindungan korban, sekstorsi, UU ITE, UU TPKS.