Studi ini mengkaji Penerapan Prinsip Non-Refoulement Ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2024 tentang Visa dan Izin Tinggal Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip non refoulement di Indonesia serta implikasi hukumnya terkait status pengungsi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Prinsip non-refoulement, yang diatur dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951, merupakan prinsip hukum internasional yang melarang negara mengembalikan individu atau kelompok pengungsi ke negara asal mereka jika terdapat ancaman terhadap keselamatan jiwa. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2024 memberikan mekanisme izin tinggal sementara, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia, sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi Jenewa, harus berkolaborasi dengan UNHCR untuk memastikan pengungsi mendapatkan perlindungan yang diperlukan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya koordinasi dan penegakan hukum yang lebih baik untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap pengungsi di Indonesia, serta menyarankan agar regulasi imigrasi selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional.

Kata kunci: Prinsip Non-refoulment, Permenkumham Nomor 11 Tahun 2024 tentang Visa dan Izin Tinggal, Pengungsi