Suatu keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan anak, namun dalam suatu keluarga tidaklah selalu memenuhi tiga unsur tersebut, karena terdapat keluarga yang tidak memiliki keturunan. Keluarga yang tidak memiliki anak atau keturunan memilih jalur pengangkatan anak atau sebagai alternatif guna mendapatkan keturunan. Pengangkatan anak prinsipnya harus melalui penetapan pengadilan guna mendapatkan kepastian hukum bagi anak angkat, untuk menghindari permasalahan yang muncul di kemudian hari. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak angkat menurut hukum islam dan hukum positif dalam keluarga poligami. Metode penelitian yang digunakan yakni Empiris dan menggunakan pendekatan socio-legal. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara penetapan di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah terkait pengalihan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat, yang berdampak pada penerapan hak waris dan perwalian. Ini menciptakan kebingungan hukum dan tidak pastian bagi anak angkat. Penelitian ini memfokuskan pada perlindungan hukum bagi anak angkat dalam konteks keluarga poligami, dimana anak tersebut berhak atas aset yang telah di berikan meskipun statusnya hanya sebagai anak angkat. Perlindungan terhadap anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak demi mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Kata Kunci : Poligami, Perlindungan hukum, anak angkat