Skripsi ini mengkaji tentang pelaksanaan lelang dan penjualan langsung di Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Pasal 24 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 10 Tahun 2019 tetang Pelelangan dan Penjualan Langsung di Kejaksaan Negeri Kota Kediri serta untuk menganalisis secara mendalam perlindungan hukum bagi pembeli barang lelang dan penjualan langsung yang tidak mengetahui kondisi objek yang akan dibeli. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi Pasal 24 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung di Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam pelaksanaan pelelangan telah sesuai dengan yang diperinci dalam Pedoman Nomor 3 Tahun 2022. Namun, dalam pelaksanaan penjualan langsung terdapat ketidaksesuaian. Dimana ketidaksesuaian terdapat dalam kurangnya klausula pengumuman serta pengurusan surat kepemilikan barang yang telah dibeli. Disamping itu, dalam pelaksanaan pelelangan dan penjualan langsung , terdapat perlindungan hukum preventif dan represif bagi pembeli. Perlindungan hukum represif dari penjualan langsung terdapat pada Pedoman Nomor 3 tahun 2022 terkait klausula pengumuman pelaksanaan. Sementara untuk pelelangan tercantum dalam Pasal 42 Vendu Reglement yang berisi penerimaan risalah lelang bagi yang memerlukan. Perlindungan hukum represif dalan penjualan langsung tercantum dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 10 Tahun 2019 tetang Pelelangan dan Penjualan Langsung terkait pengurusan surat kepemilikan untuk kendaraan. Sedangkan untuk pelelangan tercantum dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang menyatakan bahwa pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai peraturan tidak dapat dibatalkan, serta pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana ketika timbul sengketa dapat diselesaikan melalui litigasi maupun non-litigasi.

Kata Kunci : Lelang, Penjualan Langsung, Pengumuman, Perlindungan Hukum