Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad musyarakah, dengan fokus pada risiko yang ditimbulkan dalam penerapannya. Akad musyarakah, yang merupakan salah satu jenis akad dalam perbankan syariah, menawarkan skema pembiayaan dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan nisbah yang disepakati. Namun, dalam prakteknya, risiko sering kali menjadi faktor yang signifikan dalam menentukan keberhasilan akad tersebut, baik bagi nasabah maupun lembaga keuangan syariah. Rumusan masalah penelitian ini mencakup dua aspek utama: pertama, bagaimana penerapan akad musyarakah dalam menghadapi risiko yang dialami oleh nasabah; dan kedua, bagaimana akibat hukum yang timbul jika risiko tersebut tidak tertangani dengan baik. Dalam menganalisis fenomena ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menggali norma-norma hukum yang berlaku, terutama Fatwa DSN-MUI yang mengatur ketentuan akad musyarakah, serta kaitannya dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Fatwa DSN-MUI memberikan pedoman yang jelas mengenai pembagian risiko, pelaksanaan yang kurang hati-hati atau tidak sesuai dengan ketentuan syariah dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak-pihak terkait, baik dari sisi hukum perdata maupun syariah. Oleh karena itu, perhatian terhadap pengelolaan risiko dalam penerapan akad musyarakah sangat penting guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan keadilan bagi semua pihak.

Kata Kunci: Akad Musyarakah, Risiko, Fatwa DSN-MUI