Studi ini mengkaji tentang perkembangan kasus atau perkara dari segi aset debitur pailit, tidak menutup kemungkinan bitcoin menjadi salah satu aset atau seluruh aset debitur pailit mengingat adanya banyaknya masyarakat Indonesia yang menjadikan bitcoin sebagai alat investasi. Oleh karena itu diperlukan pengkajian lebih lanjut mengenai keabsahaan bitcoin sebaga aset ditinjau dari KUH Perdata serta keabsahan bitcoin sebagai objek jaminan umum debitur pailit. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip hukum perdata Indonesia terhadap penggunaan Bitcoin sebagai objek jaminan dalam kepailitan serta untuk mengkaji secara mendalam tentang hukum penanganan aset kepailitan berupa bitcoin. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bitcoin diakui sebagai komoditi yang dikenai Pajak PPN dan PPh (Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019). Berdasarkan KUH Perdata, bitcoin merupakan yang benda tidak berwujud berbentuk digital aset dan bergerak (Pasal 503 dan Pasal 504 KUH Perdata) yang dapat dilekatkan hak milik (Pasal 499 KUH Perdata) dan pemilik bitcoin dapat leluasa melakukan perbuatan hukum atas bitcoin yang dimiliki. Bitcoin telah memenuhi unsur objek jaminan yaitu dapat menjadi hak milik, memiliki nilai ekonomis, dapat dieksekusi, sehingga dapat dijadikan objek jaminan umum dan dapat dimasukan kedalam boedel pailit.

Kata kunci : Bitcoin, Jaminan Umum, Kepailitan