Indonesia terletak di lokasi rentan bencana alam dimana beragam jenis bencana alam, termasuk gempa bumi, tsunami, gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan lahan serta bencana alam lainnya masih sangat sering terjadi. Pasca peristiwa bencana alam juga membawa dampak sistemik terhadap masalah pertanahan terutama bagi daerah yang terdampak. Bencana alam paling parah dimana salah satu dampaknya adalah hilangnya batas-batas tanah yang disebabkan oleh gempa dan tsunami. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yakni bagaimana aturan hukum terhadap tanah hak milik masyarakat pasca bencana alam erupsi gunung Sinabung, kedudukan dan status tanah hak milik masyarakat pasca terjadinya peristiwa bencana alam erupsi gunung sinabung. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut maka penelitian ini mengggunakan jenis penelitian hukum normatif semi empiris, dimana penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dan juga menggunakan data primer sebagai data pelengkap dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, serta analisis data kualitatif. Aturan hukum terhadap tanah hak milik masyarakat pasca bencana alam erupsi gunung sinabung secara garis besar di atur di dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa salah satu penyebab hapusnya hak milik adalah karena hapusnya hak milik adalah karena tanahnya musnah, namun adalah karena tanahnya musnah, namun ketentuan tersebut tidak serta merta secara langsung dapat dilakukan penghapusan terhadap tanah milik masyarakat, ada serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sampai dengan hapusnya tanah hak milik masyarakat tersebut. Kedudukan dan status tanah hak milik masyarakat pasca bencana alam dan korban bencana tidak kehilangan hak milik yang sebelum bencana menjadi milik para korban bencana. Negara tidak dapat secara langsung serta merta menguasai tanah bekas bencana tersebut meskipun pemilik tanahnya sudah meninggal dunia. Kepemilikan tanah sebaiknya tetap dikembalikan ke masyarakat, terlebih lagi untuk daerah yang masih dihuni oleh masyarakat adat. Perlindungan hukum terhadap tanah hak milik masyarakat pasca terjadinya peristiwa bencana alam erupsi gunung sinabung adalah melalui perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak milik perseorangan dan perlindungan melalui kegiatan konsolidasi tanah dan relokasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tanah Hak Milik, Masyarakat, Erupsi