Penelitian ini mengkaji pengaturan perampasan aset koruptor dalam hukum positif Indonesia serta urgensi pengesahan Rancangan Undang Undang Perampasan Aset sebagai langkah pencegahan tindak pidana pencucian uang (money laundering). Korupsi di Indonesia tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga memperlambat pembangunan, memperburuk ketimpangan sosial, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi perampasan aset koruptor dan menilai pentingnya RUU tersebut dalam konteks pencegahan tindak pidana pencucian uang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perampasan aset dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya menjadi kebijakan hukum pidana yang strategis untuk memastikan pemulihan kerugian negara. Namun, penempatan sanksi tersebut sebagai pidana tambahan justru melemahkan penegakan hukum, menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan. Polemik mengenai pengesahan RUU Perampasan Aset lebih dipengaruhi oleh keengganan pemerintah dan legislatif yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap demokrasi, sehingga suara di parlemen tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat.

Kata Kunci : Urgensi , Perampasan Aset, Pencucian Uang