Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang perlindungan korban Revenge porn dengan perbedaan hukum yang ada di Indonesia dan Australia, Revenge porn diartikan penyebaran gambar atau video intim tanpa persetujuan individu yang bersangkutan. Revenge porn adalah tindak pidana yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara menyeluruh perlindungan hukum yang tersedia bagi korban Revenge porn dan untuk menganalisis kerangka kerja legislatif mendasar yang mengatur Revenge porn di dua negara, bersama dengan peran otoritas penegak hukum dalam melindungi para korban. Penelitian ini menggunakan analisis hukum normatif dengan menggunakan metodologi legislatif dan komparatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak undang-undang yang mengatur kejahatan ini, termasuk UU TPKS, UU ITE, UU Pornografi, dan KUHP, namun perlindungan bagi korban masih dianggap kurang spesifik karena di dalamnya tidak membahas tentang pornografi balas dendam, sementara itu di Australia telah menerapkan Undang Undang yang spesifik, seperti Criminal Code Act 1995 (KUHP) dan Enchancing Online Safety yang memberikan dukungan lebih baik bagi korban. Kesimpulan dari penelitian ini untuk memperbaiki regulasi di Indonesia dan meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang dampak negative Revenge porn guna melindungi hak korban atau individu.

Kata kunci: Revenge porn, perlindungan hukum Indonesia dan Australia, keadilan