Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjamin adanya partai politik sebagai salah satu manifestasi dari hak kebebasan berserikat yang memiliki peran sebagai penghubung strategis antara proses pemerintahan dengan warga negara. Namun, dalam beberapa situasi, terdapat kebutuhan untuk membubarkan partai politik yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi atau melawan konstitusi Negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme peraturan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik serta apa akibat hukum bagi partai politik yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap kursi legislatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme peraturan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik dan untuk mengetahui akibat hukum bagi partai politik yang dibubarkan oleh mahkamah konstitusi terhadap kursi legislatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum legal research atau normatif. Adapun hasil pada penelitian ini bahwa mekanisme pembubaran partai politik diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Pembubaran Partai Politik. Pengaturan mengenai tata cara pengisian kekosongan kursi parlemen baik pusat maupun daerah sebagai akibat dari partai yang dibubarkan seharusnya menjadi perhatian dan segera dihadirkan mekanisme penyelesaian melalui pembentukan atau perubahan peraturan terkait kekosongan kursi parlemen akibat pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: Akibat Hukum Kursi Legislatif, Pembubaran Partai Politik