Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dalam prosedur kegiatan impor valve pada PT.Valve Mandiri Indonesia Surabaya, serta bertujuan umtuk mengetahui bagaimana penerapan Pajak Dalam Rangka Impor barang serta bagaimana keuntungan atau kerugian apabila menggunakan atau tidak menggunakan Jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yaitu PT.Sawarawaba Transjaya. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan dalam kegiatan impor bagi importir memiliki hubungan yang saling melengkapi. Bagi PT.Valve Mandiri Indonesia, sebuah importir menengah yang belum memiliki divisi Ekspor-Impor sendiri, menggunakan layanan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), seperti PT.Sawarawaba Transjaya, adalah pilihan yang tepat. Dalam pengelolaan kepabeanan, importir menyerahkan dokumen dokumen impor yang lengkap, seperti Sales Contract, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Certificate of Origin, kepada PPJK setelah memberikan surat kuasa kepada mereka. Setelah menerima dokumen-dokumen ini, PPJK kemudian membuat Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Proses selanjutnya melibatkan pembayaran e-billing untuk Pajak Pertambahan Nilai Impor (PPN), Pajak Penghasilan 22 Impor (PPh 22), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) jika barang yang diimpor dikategorikan dalam jenis barang mewah. Setelah pembayaran billing, barang yang diimpor oleh pihak bea cukai akan diproses melalui dua jalur, yaitu jalur merah dan jalur hijau. Dalam kasus impor PT.Valve Mandiri Indonesia, barang impornya diberi jalur hijau sehingga dapat langsung dikirim ke gudang. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh bea cukai ditemukan adanya kurang bayar pada nilai pabean maka bea cukai menetapkan SPTNP. Dan importir berhak mengajukan keberatan apabila merasa tidak sesuai dan membayar jaminan.