Dalam penyelenggaraan pemilu terdapat banyak tantangan dan hambatan mengenai pelaksanan pemilu baik itu dari KPU, Bawaslu, ataupun para calon (Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, maupun calon legislatif). Oleh karenanya dibutuhkan adanya pengawasan dan pemantauan yang komprehensif dalam proses diselenggarakannya pemilu, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian sengketa pemilu. Pelanggaran berkemungkinan terjadi disetiap penyelenggaraan pemilu yang mana pelanggaran tersebut dapat mempengaruhi kualitas pemilu. Maka dibutuhkanlah strategi kelembagaan yang diberi amanah untuk menyelesaikan sengketa pemilu dalam rangka memperjuangkan dan melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran yang akan terjadi. Dalam penelitian ini menggunakan metode empiris atau penelitian secara langsung untuk mendapatkan data asli dilapangan. Penerapan mediasi sengketa yang dilakukan oleh bawaslu kota kediri dalam menyelesaikan sengketa pemilu yaitu dengan cara Penerapan yang dilakukan bawaslu kota kediri sendiri menekankan kepada calon yang sedang melakukan kampanye untuk menyelesaikan masalah dengan cara mediasi sebelum masuk ke dalam sengketa pemilu dalam pelaksanaannya. Bawaslu berupaya menekan angka sengketa yang terjadi dengan pengawasan ketat saat proses kampanye khususunya untuk membatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kendala bawaslu kota kediri dalam menyelesaikan sengketa pemilu melalui mediasi yaitu tidak adanya rasa lelah diantara para calon legislatif bersaing dalam pemasangan banner dan poster yang saling menumpuk dalam pemasangannya yang ada dipinggir jalan khususnya. Bawaslu berupaya untuk membuat kondusifitas jelang pemilu dengan memediasi sengketa yang ada dalam persaingan calon yang sedang memperebutkan kursi jabatan.

Kata Kunci : Mediasi Sengketa Pemilu, Bawaslu Kediri